gelap
gelap
kelam
kelam
kelabu
kelabu
samar
samar
kacau
kacau
letih
letih
........aku
gelap
kelam
kelam
kelabu
kelabu
samar
samar
kacau
kacau
letih
letih
........aku
Sunday, June 24, 2012
Thursday, June 21, 2012
Pendidikan karakter dan defek moral
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan
makhluk sosial yang mana dalam hidupnya ia tidak akan mampu berdiri sendiri
tanpa adanya campur tangan orang lain, demikian pula sebaliknya, setiap
individu akan membutuhkan individu lainnya untuk memenuhi setiap kebuthannya.
Kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas menjadikan manusia semakin
bergantung satu sama lainnya dan juga dengan alam di sekitarnya.
Manusia tidak serta merta dapat menetukan
langkah hidupnya sebagai makhluk sosial, tetapi ada sustu proses yang harus
dilaluinya. Diawali dengan adanya sosialisasi dalam keluarga semasa
kanak-kanaknya hingga berada langsung di tengah-tengah masyarakat luas sebagai
orang dewasa.
Umumnya manusia akan mengalami masa pra
sekolah, di masa itu manusia mendapatkan pendidikan terutama dari kedua orang
tuanya. Mas selanjutnya adalah masa sekolah. Pada masa sekolah manusia akan
mendapatkan pendidikan formal dari orang-orang yang disebut sebagai guru.
Guru berkewajiban memanusiakan manusia
untuk mencapai tujuan tertentu. Guru juga mempunyai beban moral untuk
membimbing peserta didiknya agar mendapatkan sosialisasi yang sempurna di bawah
bimbingannya. Seorang guru harus memiliki kualifikasi tertentu agar tidak salah
asuhan terhadap peserta didiknya yang akan menjadi generasi penerus kelak.
Guru yang tidak memenuhi kompetensi tidak
selalu menghasilkan peserta didik yang mengalami penyimpangan. Dewasa ini,
lingkungan juga sangat mempengaruhi tigkah laku peserta didik itu sendiri
setelah menjadi manusia dewasa.
Banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap
setelah negara mengalami kerugian yang sangat besar oleh beberapa oknum.
Oknum-oknum tersebut tentulah orang berpendidikan yang pernah merasakan dunia
sekolah dalam hidupnya hingga ia menduduki jabatan tertentu dan memungkinkan ia
melakukan tindak korupsi.
Permasalahan seperti halnya korupsi bukan
berarti kesalahan guru pada masa sekolahnya dahulu. Lingkungan biasanya
menuntut seseorang untuk mendapatkan hal lebih dari yang ia inginkan dan lebih
dari kemampuannya untuk memiliki sesuatu tersebut secara normal, hingga bisa
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bisa dilakukan.
Guru memiliki peran besar dalam hal ini.
seorang guru yang baik dan kompeten harus mampu mengatasi dan mencegah defek
moral peserta didiknya sejak awal dan menanamkan pendidikan karakter yang kuat
dalam diri peserta didiknya sehingga akan terus melakat dalam jiwa peserta
didik tersebut hingga ia dewasa kelak.
Untuk memahami dan lebih jelasnya lagi,
sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan yang kelak menjadi guru
PKn yang tentunya identik dengan moralitas dan nasionalisme tentunya sangat
penting untuk mengetahui kriteria guru Pkn yang baik sehingga mampu mencegah
dan mengatasi defek moral yang terjadi di sekitar kita.
Selain itu, studi kasus korupsi “Syarifudin
dan Nazarudin” akan memperkuat pemahaman materi mata kuliah Korupsi Patologi Sosial
dengan cara mengemukakan gagasan dan ide berdasarkan teori dan konsep yang
berlaku secara umum.
B. Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskanlah beberapa permaslahan sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah
cara mengubah atau mengatasi defek moral?
2. Bagaimanakah
kriteria calon guru Pkn yang baik pada saat sekarang ini?
3. Bagaimanakah
kasus Syarifudin dan Nazarudin dalam sudut pandang etika dan normatif?
4. Apa
sajakah fenomena yang berkaitan dengan kasus Syarifudin dan Nazarudin?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari
penulisan makalah ini sejalan dengan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk:
1. Memberikan
informasi tentang cara mengubah dan mengatasi defek moral
2. Menjabarkan
kriteria calon guru PKn dan Moral Pancasila yang baik
3. Membahas
kasus Syarifudin dan Nazarudin dari sudut pandang etika dan normatif
4. Menjelaskan
dan memberikan argumen tentang kasus Syarifudin dan Nazarudin dan kaitannya
terhadap white coral crime, nasionalisme, dan upaya melarikan diri dari
masalah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Cara Mengubah atau Mengatasi Defek Moral
Moral berasal dari
Bahasa Latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adap kebiasaan. Di
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik
buruk terhadap perkatan dan perbuatan. Secara istilah, moral merupakan istilah
yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai kehendak,
pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan
buruk.
Dengan demikian, moral dapat diartikan
sebagai istilah yang digunakan untuk memberikan batsan terhadap aktivitas manusia
dengan nilai ayau ketentuan berupa baik-buruk maupun benar-salah. Orang yang
bermoral dapat diartikan sebagai orang yang berkelakuan baik dalam kehidupan
sehari-harinya. Adapun yang menjadi tolak uukr penentuan perbuatan baik atau
buruk adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta sedang berlangsung di
masyarakat, sedangkan etika menentukan nilai perbuatan manusia baik dan buruk
yang tolak ukurnya adalah akal rasio manusia. Dengan demikian tolak ukur yang
digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat,
kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di dalam masyarakat.
Dalam kehidupan bermasyarakat ada anak-anak
yang mengalami perkembangan pribadi yang regresif serta kerusakan pada fungsi
intelektualnya, sehingga interrelasi kemanusiaannya menjadi miksin, beku,
steril tanpa afeksi yang adakalanya disertai penolakan terhadap super-ego dan
hati nurani sendiri hingga akhirnya muncul kebekuan moral.
Anak-anak yang demikian itu digolongkan
pada kelompo defek (cacat) moral. Orientasi sosialnya rusak, hal itu
menyebabkan mereka menjadi autis dan psikotis. Mereka mudah dipengaruhi oleh
hal-hal yang buruk, dan sifatnya sangat egois. Pada umumya mereka melakukan
tindakan yang meledak-ledak tanpa belas kasihan, tanpa ampun, dan tidak
mengenal belas kasihan. Hatinya beku membatu tanpa afeksi sama sekali.
Anak yang mengalami defek moral di masa
kecilnya kebanyakan akan menjadi orang dewasa yang defisien moral. Ketika
seorang anak pada masa mudanya mengalami defek moral karena pengaruh lingkungan
yang kejam dan buruk, di kemudian hari mereka mengembangkan kecenderungan-kecenderungan
kriminal, dimana ancaman dan hukuman tidak mempan mencegah dan melarang
perbuatan mereka. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami defek moral antara lain
ialah sebagai berikut:
1. Secara
fisik dan organik mereka normal bahkan ada yang sangat pandai dan briliant,
pintar berbicara, dan cerdik menarik. Tapi mereka keras kepala, banyak tingkah,
tidak bisa diperhitungkan, mudah berubah, dan sangat munfik.
2. Tiak
toleran, suka melanggar aturan, disiplin, norma, dan otoritas. Mereka jadi
penyimpang dan penjahat yang permanen.
3. Sangat
sombong, ada penilaian lebih terhadap diri sendiri, tidak tahu malu, tidak tahu
harga diri, tidak bisa belajar dan pengalaman-pengalaman terutama kebaikan.
4. Tidak
tahu belas kasih, tanpa mengenal afeksi, tidak pernah merasa bersalah atau
berdosa, dan mau menang sendiri. Sangat egosentris, tidak mau memperdulikan hak
orang lain sehingga selalu menghina dan menerjang perasaan orang lain dengan
perangainya yang sangat kasar.
5. Tidak
punya kesadaran bertanggung jawab secara susila.
Setelah
mengetahui ciri-ciri orang yang mengalami defek moral secara gamblang maka
harus dilakukan upaya untuk mengubah atau mengatasi permasalahan tersebut.yaitu
dengan cara memberikan pendidikan moral guna menyelamatkan generasi yang akan
datang.
1.
Pendidikan moral
di awali dari lingkungan keluarga. Pertama adalah mengharmoniskan hubungan Ibu
dan Bapak, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya.
2.
Memberikan
bimbingan kerohanian bagi anak, sehingga ia mengenal Tuhan dan mengerti arti
ketuhanan. Karena pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama,
karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan suka rela, tanpa ada paksaan dari
luar, hanya dari kesadaran diri, datangnya dari keyakinan beragama.
3.
Sebagai orang
tua wajib memberikan bimbingan pada anak-anaknya, jangan sampai membiarkan
anak-anaknya tumbuh tanpa bimbingan, atau hanya diserahkan pada guru di
sekolah.
4.
Orang tua
memberikan jaminan atas segala kebutuhan anaknya, baik fisk maupun psikis dan
sosial. Sehingga si anak merasa tentram dan hidup tenang tanpa kekecewaan.
5.
Memerikan
dukungan padanya pada saat ia berada dalam amsa sekolah. Hendaknya sekolah
menjadi lapangan yang baik bagi penumbuhan dan pengembangan mental dan moral
anak didik, di samping tempat pemberian pengetahuan, pendidikan keterampilan
dan pengembangan bakat dan kecerdasan.
6.
segala sesuatu
yang berhubungan dengan pendidikan (pengajaran baik guru, buku, peraturan dan
alat-alat di sekolah) dapat membawanya pada mental yang sehat, moral yang
tinggi dan pengembangan bakat, sehingga anak itu dapat lega dan tenang dalam
pertumbuhan dan jiwanya tidak terguncang.
7.
Mengusahakan
supaya masyarakat, termasuk pemimpin dan penguasanya menyadari betapa
pentingnya masalah pendidikan anak, terutama pendidikan agama.
8.
Segala macam buku,
gambar, tulisan, dan bacaan yang akan membawa kerusakan moral anak perlu
dilarang peredarannya. Semua itu akan merusak mental dan moral generasi muda,
yang sekaligus akan menghancurkan masa depan bangsa kita.
Dengan
mengetahui cara-cara tersebut diharapkan setiap orang yang melihat dan
merasakan adanya orang lain yang mengalami defek moral di sekitarnya dapat
mengubah dan mengatsi permasalahan tersebut.
B. Kriteria Calon Guru PKn dan Moral Pancasila yang
Baik
Untuk menjadi seorang
guru yang baik tentunya para calon guru haruslah memenuhi kriteria tertentu
yang merupakan kompetensi dan kualifikasi tertentu. Kompetensi merupakan
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
Seorang guru dalam mengemban tugasnya harus
berdasarkan pada kode etik tertentu yang harus dipatuhi. Mengacu pada kode etik
guru yang berlaku saat ini, maka seorang calon guru PKn harus memiliki beberapa
sikap berikut ini:
1.
Ihklas dalam
mengajarkan ilmu yang dimilikinya dengan hanya mengharapkan keridhaan Tuhan
Yang Maha Esa.
2.
Mampu memandang
peserta didiknya seperti anaknya sendiri kelak agar tidak melakukan hal-hal
yang mengecewakan dan melukai mereka
3.
Bijaksana dalam
mengajar, yang berarti dapat mengambil suatu sistem dan metode mengajar yang
tepat.
4.
Dapat
memperkirakan dan menentukan waktu yang tepat untuk mengajar sehingga peserta
didik tidak bosan
5.
memberikan
teladan yang baik bagi peserta didiknya kelak.
Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, dijelaskan dalam pasal 10 bahwa kompetensi guru meliputi hal-hal berikut
ini:
1.
Kompetensi
pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik
2.
Kompetensi
kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif,
dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik
3.
Kompetensi
sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara
efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta
didik, dan masyarakat sekitar.
4.
Kompetensi
profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan
mendalam.
Sebagai calon guru tentunya itu harus
ditumbuhkan bahkan sebelum menjadi seorang guru, karena nantinya akan berkutat
di lingkungan pendidikan yang menuntut empat hal tersebut. Guru yang baik dalam
mengajar adalah guru yang memiliki beberapa karakteristik dan kompetensi yang
dibutuhkan dalam proses mengajar. Secara garis besarnya, seorang guru dituntut
untuk memiliki karakteristik pribadi, karakteristik profesional, dan
karakteristik keahlian. Tiga kualitas tersebut merupakan karakteristik utama
yang menentukan kualitas suatu pembelajaran.
Dalam mengemban suatu tugas dan tanggung
jawab, tentu tidak boleh menganggap enteng dan melakukannya secara setengah-setengah.
Profesi guru hendaknya diemban sebagai amanah dan panggilan jiwa dan bukan
hanya karena keterpaksaan atau ikut-ikutan saja. Oleh karenanya, calon guru
yang baik harus memiliki kriteria berikut ini berdasarkan fakta di lapangan
yang menunjukkan banyaknya guru yang melaksanakan tugasnya hanya karena
keterpaksaan dan ikut-ikutan saja, yaitu:
1.
Memiliki minat
yang besar terhadap mata pelajaran yang kelak akan diajarkannya, dalam hal ini
tentunya PKn dan Moral Pancasila.
2.
Memiliki
kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati secra tepat sehingga
tidak mengganggu proses belajar mengajar terutama di kelas
3.
Memiliki
kesabaran, keakraban, dan sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat
belajar
4.
Memiliki
pemikiran yang imajinatif (konseptual) dan praktis dalam usaha memberi
penjelasan pada siswanya kelak.
5.
Memiliki
kualifikasi memadai dalam bidangnya baik isi maupun metode mengajar
6.
Memiliki sikap
terbuka dan luwes dalam enggunakan metode mengajar agar anak tidak bosan dan
sesuia dengan perkembangan zaman.
Dari semua kriteria calon guru Pkn dan
Moral Pancasila yang telah dijelaskan di atas, bila dihayati dengan baik dan
kemudian diterapkan ketika menjadi guru kelak, tentunya akan memberikan dampak
positif bagi generasi yang akan datang dan dapat menekan terjadinya defek
moral.
C. Kasus Syarifudin dan Nazarudin dalam Sudut Pandang
Etika dan Normatif
Baik Syarifudin maupun Nazarudin,
keduanya berkecimpung dalam dunia politik. Bila faktanya terjadi kasus yang
melibatkan keduanya sampai ke ranah hukum tentunya hal tersebut bertentangan
dengan etika yang berklaku dalam dunia politik, karena semuanya telah diatur
dengan aturan dan sanksi yang jelas pula.
Brhanuddin Salam (1196:113) menjelaskan
bahwa satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika ialah bahwa pada
dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu
alat. Hanyalah alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia.
Etika sebagai suatu pengetahuan, fungsinya
juga adalah sebagai alat membantu menyadarkan orang-orang yang dipercayakan
memegang salah satu dari tugas pemerintahan, supaya bersedia melandasi
kekuasaan dengan rasa etik. Rasa etik yang dimaksud tidak lain adalah etika
pancasila.
Etika yang dijiwai oleh falsafah negara
Pancasila, disebutkan etika Pancasila, yaitu meliputi:
1.
Etika yang berjiwa Ketuhanan Yang Esa
2.
Etika yang berprikemanusiaan
3.
Etika yang dijiwai oleh rasa kesatuan nasional
4.
Etika yang berjiwa demokrasi
5.
Etika yang berkeadilan sosial.
Kasus
Syarifudin dan Nazarudin merupakan kasus korupsi yang tentunya sangat merugikan
negara dan menyengsarakan rakyat banyak. Dari sudut pandang etika, kasus itu
berarti mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan, meremehkan tanggung jawab
moral yang dituntut orang banyak, sekaligus merupakan penyimpangan terhadap
norma hukum dan sosial.
Pelaku
korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti halnya Syarifudin dan Nazarudin telah
mengorbankan perasaan batinnya, mengingkari ajaran dosa yang diwujudkan pada
tindak membohongi dan memeras orang lain, rakus menerima sesuatu yang
seharusnya diberikan pada negara, bersekongkol dengan pihak lain dalam
melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi dan menodai janji yang
diikrarkan demi Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan
dari sudut pandang normatif, sudah barang pasti bahwa kasus keduanya merupakan
hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku di
masyarakat.
Menyikapi
kasus ini, maka yang harus mendapatkan sorotan saat ini adalah para aparat
penegak hukum. Karena, persoalan Nazarudin ini sebenarnya berawal dari masalah
hukum dan masalah hukum hanya bisa diselesaikan kalau Nazarudi bisa ditangkap
atau didatangkan.
Meskipun
seluruh rakyat Indonesia mendesak agar kasus ini dibuka seterang-terangnya.
Rakyat memang tidak serta merta menyampaikan kekecewaannya, namun mereka akan
mengingat setiap tindakan yang menyimpang, dan melanggar hukum yang dilakukan
oleh para politisi semisal Syarifudin dan juga Nazarudin. Tentunya rakyat
berharap agar hukum di terapkan dan ditegakkan di republik ini, mengadili para
pelu korupsi ke pengadilan dan tnjukkan kesalahan-kesalahan sesuai dengan
pasal-pasal yang dilanggar mereka, yang demikian itu berarti pendekatan secara
normatif.
D.
Kasus
Syarifudin dan Nazarudin dan Kaitannya dengan Sakitnya Pelaku Kejahatan di Luar
Negeri, White Coral Crime, dan Nasionalisme
Kasus syarifudin dan
Nazarudin mampu membuka mata kita semua sebagai warga yang melek hukum. Bukan
sesuatu yang baru lagi jika para pelaku kejahatan banyak yang terserang
penyakit sehingga dengan kemampuan finansialnya memungkinkan untuk berobat ke
luar negri.
Kebetulan ataupun tidak, sakitnya para
pelaku kejahatan itu umumnya hampir selalu bertepatan dengan waktunya
pemanggilan dan pemeriksaan secara hukum oleh pihak yang berwenang. Dengan kata
lain dapat diartikan sebagai tindakan melarikan diri.
Perilaku melarikan diri para pelaku
kejahatan itu menunjukkan menurunnya rasa nasionalisme sebagai warga negara
Indonesia. Tindak pidana korupsi itu sendiri sudah bertolak belakang dengan
nasionalisme, terlebih lagi bila ditambah dengan upaya menghindar dan melarikan
diri.
Dewasa ini, hasil pengamatan para ahli
tidak dapat dipungkiri, rasa nasionalisme bangsa kita sangatlah menipis, bahkan
terancam punah. Yang muncul adalah Ikatan Primordialisme, yang berkiblat pada
ikatan kesukuan, keagamaan, dan atau antar golongan.
Korupsi yang talah membudaya di Indonesia
telah membuat kerusakan-kerusakan parah bahakan sampai kepada budaya perilaku
masyarakat lapisan bawah yang memandang korupsi sebagai bagian dari sistem sosial,
politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Sekalipun dalam Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muali dari UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20
tahun 2001 yang dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa akibat dari tindak
pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Korupsi tidak hanya sekedar merusak
keuangan negara, akan tetapi merusak seluruh sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, bangsa dan negara yang berdaulat.
Kasus Syarifudin dan Nazarudin juga ada
kaitannya dengan white colar crime. Menurut Coleman (1985:5), white colar crime
adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang
dilakukan dalam pekerjaan yang dihormati dan sah. Aktivitas tersebut bertujuan
untuk mendapatkan uang.
Kasus tindak pidana korupsi dalam white
coral crime termasuk ke dalam organizational crime. Albanses (1987:7),
mengkonsepkan organizational sebagai kejahatan yang didasarkan timbul maupun
adanya rencana dan tipu muslihat, namun tidak terbaatas pada kejahatan
berhubungan dengan pekerjaan. Kejahatan itu dilakukan berdasarkan kesempatan
yang diciptakan melalui pekerjaan yang legal. Itu berarti korupsi memang
mungkin dilakukan oleh siapapun yang tidak memiliki hati nurani dan rasa
nasionalisme tinggi.
Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan
moral seperti halnya korupsi tidak akan terjadi bila setiap individu yang
menduduki suatu jabatan tertentu memiliki kepribadian dan karakter yang kuat.
Pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak usia pra sekolah dan seterusnya.
Itu berarti orang tua, guru serta lingkungan sangat berperan dalam menentukan
moral individu tersebut ke depannya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan materi pada bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Defek moral dapat diubah dan diatasi dengan
cara memberikan pendidikan moral sejak anak dalam masa pra sekolah yang
kemudian diperkuat melalui lingkungan sekolah dan masyarakat dimana ia berada
melalui pendidikan karakternya.
2. Kriteria yang baik bagi calon guru akan menjadi
bekal yang baik bila dihayati dan diterapkan kelak ketika menjalankan profesi
guru
3. Korupsi merupakan penyakit moral yang termasuk dalam
white coral crime yang menandakan menipisnya rasa nasionalisme.
B.
Saran
Berdasarkan simpulan yang ada, maka penulis
memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berhubungan
dengan adanya makalah dengan tema serupa, diantaranya adalah:
1. Tanamkan pendidikan karakter dalam diri anak
sejak dini
2. Berikan dukungan rohani kepada siapapun untuk
mengenalkannya pada Tuhan dan memahami arti ketuhanan sehingga ia akan
menghindari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki
3. Jadilah guru Pkn yang baik dengan menhayati
setiap kriteria yang telah penulis coba ajukan dalam makalah ini berdasarkan
acuan-acuan tertentu
DAFTAR
PUSTAKA
Majid, Abdul. 2011. Perencanaan Pembelajaran.
Jakarta: PT Remaja Rosda Karya Bandung
Salam, Burhanuddin. 1996. Etika Sosial. Bandung:
Penerbit Rineka Cipta
Soekanto, Soerjono. 1980. Pokok-pokok Sosiologi
Hukum. Jakarta: PT Rajawali Grasindo Persada
http://alsaindonesia.org/site/tindak-pidana-korupsi-dan-rasa-nasionalisme-bangsa/
pemilu dalam demokrasi indonesia
POSISI PEMELIHAN UMUM DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Setelah bubarnya Uni Soviet di masa akhir perang dunia ke-2,
berimbas pada bubarnya persekutuan negara-negara blok Timur, posisi rakyat
kembali diperhatikan dalam hal menentukan kepemimpinan politik. Salah satu
wujud keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah dengan adanya pemilihan
umum.
Pemilihan umum atau seterusnya akan disingkat menjadi pemilu,
merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan kriteria dan arah
kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi diartikan
sebagai menjad sesuatu yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka
ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan
pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan
sebuah negara.
Indonesia sendiri telah melakukan 10 kali pemilu (pemilihan umum)
ini berdasarkan sejarah yang tercatat, meskipun sebenarnya sebelum pemilu
pertama kali pada tahun sebelum 1955 Indonesia juga pernah melakukan pemilu.
Namun hanya berkisar lokal seperti pada pemilu pada tahun 1948 di Yogyakarta,
1951 di Minahasa dan Sangihe Talaud, tahun 1952 di Makasar dan masih banyak
lagi pemilu-pemilu yang dilakukan di Indonesia. Dari sejak itu sampai sekarang
pemilu selalu digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memilih
para wakilnya untuk dapat duduk di kursi penguasa.
Pasa awalnya pemilu Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih
anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Setelah amamdemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan
wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR dilakukan langsung oleh rakyat,
sehngga pilpres pun masuk ke dalam ranah pemilu. Dewasa ini, istilah pemilu di
masyarakat lebih sering merujuk pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan
wakl presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.
Makalah ini merupakan tugas aplikasi pemahaman dari mata kuliah Demokrasi
dan Pemilu di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk lebih memperdalam pengetahuan dan informasi
untuk turut mencermati sejarah pemilu dan posisi pemilu di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka
dirumuskanlah beberapa permasalahn sebagai berikut:
1.
Bagaimana
sejarah pemilu di Indonesia?
2.
Bagaiamana
posisi pemilu di Indonesia?
C.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sejalan dengan
permasalahan yang ada, yaitu untuk:
1.
Mengetahui
sejarah pemilu di Indonesia
2.
Menjelaskan
posisi pemilu di Indonesia
D.
Manfaat
Makalah ini
diharapkan dapat memberikan manfaat secara,
1.
Teoritis
Bagi penulis, makalah ini diharapkan mampu menambah wawasan dan
pemahaman dalm materi mata kuliah Demokrasi Pemilu khususnya mengena sejarah
pemilu dan posisi pemilu di Indonesia.
2.
Praktis
Bagi almamater, makalah ini dapat menambah referensi yang ada dan
dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan
dengan mata kuliah Demokrasi Pemilu.
Bagi pembaca, makalah ini dapat menjadi bahan bacan penambah
wawasan dan sumbangan kepustakaan bagi pembaca yang memiliki minat lebih dalam
materi yang serupa atau berkaitan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian
dengan bahasan yang serupa maupun penelitian lanjutan di masa yang akan datang.
BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
A.
Pemilu
Salah
satu ciri negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum
yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak
rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih
pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala
daerah.
Pemilu
bagi sutu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak
asasi politik rakyat. Pemilu memiliki arti penting sebaga berikut:
1.
Untuk
mendukung atau mengubah personil dalam lembaga legislatif
2.
Membentuk
dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif
untuk periode waktu tertentu
3.
Rakyat
melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan
eksekutif.
Pemilihan
umum disebut juga dengan “Political Market” (Dr. Indria Samego). Arrtinya bahwa
pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat bernteraksi
untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan
umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah
terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye,
propaganda, iklan politik melaluiu media massa cetak, audio, maupun audio
visual serta media lainnya seperti spanduk, pamfelt, selebaran bahkan
kamunikasi pribadi secara tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan
mengena program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya
guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya
terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk
mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.
Menurut
rumusan penjelasan UU No.15 Tahun 1969, tentang pemilihan Umum, yang masih
berlaku sampa tahun Pemilu 1997, disebutkan bahwa tujuan pemilu adalah: “Dalam
mewujudkan penyusunan tat kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi
Kemerdekaan RI Proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana tersenut dalam Pancasila
dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilaksanakan dengan
jalan pemilihan umum. Dengan demikian, diadakan peilihan umum tidak sekedar
memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga
permusyawaratan/perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk
menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat
yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan,
mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI bersumber pada Proklamasi 17
agustus 1945 guna memnuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan
umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya
sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat,
tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya
Pancasila dan dipertahankan UUD 1945”.
Makna
yang tersimpul dari tujuan pemilu di atas merupakan fundamen pelaksanaan
demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan
tujuan pemilu menurut UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan
DPRD adalah pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan
wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun
tujuan pemilihan umum berdasarkan UU No.23 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
wakil Presiden adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh
dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi
kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu
di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung,
Umum, Bebas, dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru.
Langsung berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan
tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga
negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih
diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kenudian
rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanay
diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
Kemudian
di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari
“jujur dan adil”. Asas jujur mengandung arti bahwa peilihan umum harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan baha setiap warga negara
yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara
pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan
dipilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta atau pemilih
tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun
peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Asas
pemilu menurut UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD meliputi:
1.
Langsung,
artinya rakyat pemilih mempunya hak untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2.
Umum,
artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah
berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan
tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3.
Bebas,
artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya
pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4.
Rahasia,
artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak
siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa
suaranya diberikan (secret ballot).
5.
Jujur,
dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai
politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Adil,
dalam penyelenggaraan pemilu setap pemilihan dan partai politik peserta pemilu
mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Agar
pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesua dengan arahan dan mekanisme yang
ditetapkan undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilihan umum
dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman, dalam praktik
ketatnegaraan, sistem pemilu dikenal dua cara sistem pemilu, yaitu:
1.
Sistem
perwakilan distrik/mayoritas, wilayah negara dibagi dalm distrik-distrik
pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat
yang diperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya
satu orang yang akan duduk di perwakilan rakyat.
2.
Sistem
perwakilan berimbang, perwakilan proporsional, persentase kursi lembaga
perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik. Pembagian kursi di
badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang di dapat
setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.
Sistem
pemilihan umum di Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan
pemilu yang kesepuluh tahun 2004, Indonesia telah menggunakan lima sistem
pemilu, yaitu:
1.
Pada
pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem Proporsional yang tidak
murni.
2.
Pada
pemilu kedua tahun 1971, Indonesia menggunakan sistem perwakilan bermbang
dengan stelsel daftar.
3.
Pada
pemilu ketiga tahun 1977 s/d pemilu kedelapan tahun 1997, Indonesia menggunakan
sistem proporsional.
4.
Pada
pemilu kesembilan tahun 1999, Indonesia menggunakan sistem proporsional
berdasarkan stelsel daftar.
5.
Pada
pemilu kesepuluh tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem perwakilan
proporsional.
6.
Pada
pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem
distrik berwakil banyak.
B.
Demokrasi
Istilah
demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekkuasaan
berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjad
sauatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
Demokrasi
adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah
satu pilar demokrasi adalah prinsip “tias politica” yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatf, dan legislatif) untuk mewujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam
peringkat yang sejajar satu sama lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance.
Kedaulatan
rakyat yng dimaksud di sin bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden
atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih
luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung
tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat
memilih sendiri secara langsung presidennya hanyalah sedikit dar sekian banyak
kedaulatan rakyat.
Walaupun
perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering
dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berfikir lama dar sebagian
masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem
pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apapun
seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa
hidup suatu sstem yang sudah teruj mampu membangun negara.
Demokrasi
menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan
negara yang diperoleh dari rakyat juga harus dgunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting
untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat
yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkal menmbulkan
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demokrasi
adalah suatu pemikiran manusia yang mempunyai kebebasan berbixara, mengeluarkan
pendapat. Negara Indonesia menunjukkan sebuah negara yang sukses menuju
demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden dan wakil
presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negara
bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya
pemerintahan. Demokrasi memberiakn kebebasab untuk mengeluarkan pendapat bahkan
dalam emmilih salah satu keyakinan pun dibebaskan.
Untuk
membangun suatu sistem demokrasi di suatu negara bukanlah hal yang mudah karena
tidak menutup kemungkinan pembangunan sistem demokrasi di suatu negara akan
mengalami kegagalan. Tetapi yang harus kita banggakan adalah demokras di negara
Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, contohnya dari segi
kebebasan, berkeyakinan, berpendapat ataupun berkumpul mereka bebas bergaul
tanpa ada diskriminasi.
Meskipun
demikian, bukan berarti demokrsi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna,
masih banayk kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum
sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Berdasarkan survey tngkat
kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin besar bahkan demokrasi adalah
sistem yang terbaik meskipun sistem demokrasi itu tdak sempurna.
Demokarsi
pertama berkembang di Athena, di saat Yunani memiliki filsuf-filsuf yang
cerdas, seperti Plato dan Aristoteles. Sejarah membuktikan bahwa negara yang
pertama membiarkan rakyatnya berpendapat dalam politik adalah Yunani.
Perkembangan ilmu politik melahirkan macam-macam demokras dunia, yaitu:
1.
Demokrasi
Terpimpin
Paham
politik in dicetuskan oleh Soekarno. Awalnya, pada tahun 1957 saat pengunduran
diri yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Parlemen. Karena
sudah tidak ada lagi parlemen, maka demokrasi parlementer yang dianut Indonesia
kala itu hangus. Apalagi tak lama setelah pengunduran diri dari perdana
menteri, pada 5 juli 1959 persiden Soekarno membubarkan parlemen dan
mengeluarkan dekrit presiden.
Pada
masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadu kekuatan politik yang hampir tidak
tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk menjad presiden
seumur hidup. Namun konsep ini ditentang oleh Hatta yang menganggap sistem
pemerintahan ini malah mengembalikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat
pada raja.
2.
Demokrasi
Parlementer
Demokrasi
parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh
parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham demokrasi parlementer adalah
dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah
mencobanya, pada saat pertama merdeka hingga tahun 1957.
Kekuatan
demokrasi parlementer dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan pemerintah
yang berkuasa. Di negara-negara federal, hubungan antara pemerintahan dan parlemen
mempunya dua keistimewaan.
Pertama,
kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, tapi bisa dicopot dari jabatannya
oleh mosi tidak percaya yang dikeluarkan. Hal ni menyiratkan bahwa kekuasaan
sebuah pemerintahan sangat bergantung pada kepercayaan parlemen. Kedua,
sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada merupakan anggota parlemen
juga. Hal inilah yang merupakan ciri khas sitem demokrasi ini.
3.
Demokrasi
Liberal
Demokrasi
liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik.
Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama berkecimpung
dalam pemerintahan. Dalam sstem poltik ini, pemilu harus dilakukab secara bebas
dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintahan harus kompetitif.
Demokrasi
liberal mengharuskan rakyat memiliki kesadaran politik yang tingggi. Karena
banyaknya paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa
mencerna dengan baik visi dan misi dari partai politik tersebut.
Masyarakat
yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa. Semua warga
negara memiliki hak yang sama dalam memilih. Tdak memandang laki-laki,
perempuan, atau ras apapun. Samapai saat ini, Indonesia merupakan negara yang
menerapkan demokrasi sistem politik demokrasi liberal.
Lebih
jelasnya, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila karena
demokrasi yang ada didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar
negara Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila memiliki kekhasan yang
membuatnya berbeda dengan demokrasi lain di dunia. Banyak pengertian demokrasi
Pancasila yang berkembang sampai saat ini. Namun, pada hakikatnya pengertian
demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1.
Norma
Demokrasi Pancasila adalah norma yang dii dalamnya mengatur
penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, baik
dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi
setiap warga negara Republik Indonesia. Termasuk organisasi kekuatan sosial
politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain serta
lembaga-lembaga negara yang berada di pusat maupun di daerah.
2.
Kekeluaragaan
dan Gotong Royong
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari sikap
kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan
rakyat. Di dalamnya, terkandung unsur-unsur untuk berkesadaran religius,
berdasarkan kebenaran, kecintaan serta bud pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia, dan berkesinambungan.
3.
Mengakui
Kebebasan Individu
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengakui adanya kebebasan
individu. Namun, sifatnya tidak mutlak karena pelaksanaannya harus diselaraskan
dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.
4.
Sistem
Pengorganisasian Negara
Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pengorganisasian negara. Pengorganisasian
ini dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
5.
Cita-cita
Universal
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang memiliki cita-cita yang
universal. Cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa
Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan sehingga pelaksanaannya tidak ada
dominasi mayoritas atau minoritas.
Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memberikan identifikasi
berupa ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut:
1.
Adanya
aturan penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerntahan.
2.
Demokrasi
Pancasila berlaku untuk semua lapsan masyarakat di seluruh Indonesia.
3.
Kedaulatan
berada di tangan rkyat.
4.
Didasari
sikap kekeluargaan dan gotong royong.
5.
Adanya
penghargaan terhadap hak asasi manusia.
6.
Adanya
keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara.
7.
Setiap
keputusan yang diambil dilakukan dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
8.
Kebijakan
yang diambil selalu mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
9.
Adanya
ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dinyatakan dan
disalurkan pada wakil-wakl rakyat, bukan dengan cara demonstrasi atau kegiatan
lain yang merugikan semua pihak.
10.
Tidak
mengenal adanya partai pemerintahan atau partai oposisi.
11.
Tidak
mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani di kalangan minoritas.
12.
Demokrasi
Pancasila tidak menganut sistem monopartai.
13.
Pemilu
dilakukan dengan menganut sistem LUBER.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Pemilu di Indonesia
Indonesia hingga saat ini telah melaksanakan pemilu sebanyak sepuluh
kali, dan kesemuanya dilakukan secara demokratis. Namun selain sepuluh kali
pemilu tersebut, sebernarnya Indonesia telah melakukan pemilu yang bersifat
kedaerahan.
1.
Pemilu Tahun 1955
Pemilu
tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Negara kesatuan republik
Indonesia. Pemlu ini dilaksanakan atas dasar Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3
Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendiran
partai-partai politik di Indonesia.
Landasan
hukum pemilu 1955 adalah UU No.7 tahun 1953 yang diundangkan pada 4 April 1953.
Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota
bikameral, anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan
adalah Proporsional. Menurut UU No.7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan
sistem bilangan pembag pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota
parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut (pasal 32 dan 33) :
a.
Jumlah
anggota konsttuante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia
dengan 150.000 dibulatkan ke atas
b.
Jumlah
anggota konsttuante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasl bagi anatar
total penduduk WNI di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara
total penduduk WNI di masng-masng wilayah tersebut dengan 150.000: jumlah
anggota konstituante di masing-masing daerah pilihan adalah bilangan bulat
hasil pembagian tersebut; jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; sisa jumlah
anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang
dengan jumlah penduduk warga negara masing-masing.
c.
Jika
dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante
seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah
pemilihan yang memperoleh jumlah anggota sedikit, masing-masing satu, kecuali
daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu.
d.
Penetapan
jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adaalh total jumlah penduduk Indonesia
dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas.
e.
Jumlah
anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total
penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; jumlah anggota
DPR d masing-masng daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian
antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warga
negara masing-masing.
f.
Jika
dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti poin
ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan
memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan
yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.
Oleh karena itu, pemilu
1955 dilaksanakan dalam dua putaran. Pertama untuk memlih anggota DPR pada
tanggal 29 September 1955. Kedua untuk memilih anggota konstituante pada tanggal
15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118
parpol/gabungan/perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299
suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara
sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. Pemilu DPR akhirnya memilih 257 anggota
DPR, sementara pemilu konstituante akhirnya memilih 514 anggota Konstituante.
2.
Pemilu Tahun 1971 dan 1977
Pemilu tahun 1971
dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan UU No.15
Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No.16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakuakan
melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat oleh
Presiden dari kalangan angkatan bersenjata dan pemerintahan.
Pemilu diadakan di 26
provinsi Indonesia dengan sstem Proporsional Daftar. Rekyat pemilih mencoblos
tanda gamabr partai. Suara bag setap partai dibagi menurut BPP (Bilangan
Pembagi Pemilih). Total pemilih yang terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan
suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% dari total suara. Dari total 460 orang
anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dar angkatan
bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama,
dan sejenisnya.
3.
Pemilu Tahun 1982
Pemilu tahun 1982
dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti pemilu 1977 yaitu
memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja komposisinya sedikit berbeda.
Sebanayk 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangakat
oleh presiden.
Voting dilakukan di 27
daerah pemilihan berdasarkan proporsional dengan Daftar Partai. Partai yang
memperoleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di
masing-masing wilayah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang
dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%.
4.
Pemilu Tahun 1987
Pemilu 1987
dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu
sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500
kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secar langsung dan 100 diangkat oleh
presiden Suharto.
5.
Pemilu Tahun 1992
Pemilu tahun 1992
dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem pemilu yang digunakan sama
seperti pemilu sebelumnya yaitu proporsional dengan varian party-list. Tujuan
pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR.
6. Pemilu Tahun 1997
Pemilu tahun 1997 merupakan pemilu terakhir di masa administrasi Persiden
Suharto. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini
adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah
proporsional dengan varian party-list. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak
2.289 kandidat telah disetujia untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen.
Hasil pemilu 1997 dapat dilihat pada tabel berikut:
7. Pemilu Tahun 1999
Pemilu tahun 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto.
Pemilu ini dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini
terselenggara di bawah sstem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai
peserta tidak lagi dibatasi seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Perbedaan dengan pemilu 1997 adalah, pada pemilu 1999 penetapan calon
terpilih didasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah
pemilhan. Jika sejak pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai
otomatis terpilih bila parta tu mnedapat kursi, maka pada pemilu 1999 calon
terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di
mana seseorang dicalonkan.
8. Pemilu Tahun 2004
Pemilu tahun 2004 merupakan sejarah tersendr bagi pemerintah dan rakyat
Indonesia. Pada pemilu tahun 2004 ini untuk pertama kalinya rakyat Indonesia
memilih presdennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan
pemanifestasian sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh pemerntah
Indonesia. Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung
untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden,
anggota parlemen (DPR, DPRD I dan DPRD II) serta DPD.
9. Pemilu Tahun 2009
Pemilu tahun 2009 mash menggunakan sistem yang mirip dengan pemilu tahun
2004. Namun threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik
ketika masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil
mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan pemilu
1999 dimana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi ‘dagang janji” tersebut.
B.
Posisi Pemlu di Indonesia
Sejak lahirnya NKRI tahun 1945 bangsa
ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari
Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang
penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara,
perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak-hak warga Negara (citizen’s rights) atau hak-hak constitusional warga
Negara(the
citizen’s constitusional rights) dapat
terlaksana.
Ketentuan UUD 1945 mengarahkan bahwa negara harus
memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan
dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan
hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari
ketentuan tersebut menegaskan bahwa
segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan
Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka
ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara
merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Dalam kerangka negara demokrasi,
pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan
pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain
merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat
sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral Pemilu
ini terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam
konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan pemilu adalah
salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan
pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan
arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan.
Pemilihan
umum bersama partai-partai politik, sistem kepartaian, kelompok-kelompok
kepentingan, pers, dan pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat adalah alat
atau sarana perwujudan demokrasi. Ada kesepakatan di antara para teoritisi
demokrasi bahwa pemilu merupakan syarat minimal bagi demokrasi. Perwujudan
demokrasi sendiri diindikasikan antara lain oleh tegaknya prinsip-prinsip
kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan sebagai satu paket. Pemilu
yang demokratis, dengan demikian, pada akhirnya diindikasikan oleh seberapa
jauh aturan, proses, dan hasil Pemilu itu bisa melayani keharusan tegaknya satu
paket kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan.
Melalui
Pemilu, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon
tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam Pemilu,
dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses Pemerintahan, sebab
melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan
dilaksanakan pemimpin terpilih. Dalam sebuah Negara yang menganut paham
Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti
Pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi.
Inti
pemerintahan demokrasi kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh rakyat. Kemudian
diwujudkan dalam ikut seta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai
tujuan serta gerak poloitik Negara. Keikut sertaannya tersebut tentu saja dalam
batas-batas ditentukan dalamperaturan perundang-undangan atau hokum yang
berlaku. Salah satu hak dalam hubungannya dengan Negara adalah hak politik
rakyat dalam partisipasi aktif untuk dengan bebas berorganisasi, berkumpul, dan
menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kebebasan tersebut dapat
berbentuk dukungan ataupun tuntutan terhadap kebijakan yang diambil atau
diputuskan oleh pejabat negara.
BAB
IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan
yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka didapatlah kesimpulan sebaga
berkikut ini:
1.
Sepanjang
sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali. Yakni
pada tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan terakhir pada
tahun 2009 yang lalu. Namun demikian sebelum tahun 1955 Indonesia juga telah
melakukan pemilu namun sifatnya masih kedaerahan.
2.
Pemilu
yang dilaksanakan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia merupakan negara
demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemlu merupakan wujud paling
nyata dari demokrasi.
B.
Saran
Pembahasan
dalam makalah ini sangatlah sederhana dan diperoleh melalui berbaga sumber,
secara keseluruhan makalah ini telah menggambarkan sejarah pemilu secara umum
dan posisi pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, sekiranya pembaca berkenan
memperbaik makalah ini agar menjadi lebih baik. Sebaiknya bagi para pemilih
agar memilih calon pemimpinnya secara selektif, karena dengan itulah negara
kita akan tetap maju di masa yang akan datang. Kesalahan kita memilih di masa
sekarang akan berakibat fatal bagi negara kita sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel2/310504netralitas.htm
Http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu/
Http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemid=66
Http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/
Pamungkas
sigit. Perihal pemilu, fisip ugm, yogyakarta, , 2009.
Subscribe to:
Posts (Atom)
