Prinsip-prinsip Kekuasaan Negara John Locke

2.  john locke menolak kekuasaan negara absolut karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat pada negara yang menganut civil society. Apa pendapat john locke tentang:

a. prinsip-prinsip kekuasaan negara

monarki absolut didasarkan pada kepercayaan bahwa kekuasaan mutlak raja bersifat ilahian dan karena itu suci. Tuhanlah yang telah menganugrahkan kekuasaan itu kepada seorang raja. Kepercayaan ini kemudian terkenal dengan sebutan hak-hak ketuhanan raja. Kepercayaan tersebut didasari tiga alasan berikut ini:

1.      Monarki absolut berakar pada tradisi otoritas oaternal

2.      Sistem pemerintahan monarki absolut merupakan copy Kerajaan Tuhan di muka bumi

3.      Monarki absolut merupakan cerminan kekuasaan tunggal Tuhan atas segala sesuatu di dunia.

Sementara itu, Locke hadir sebagai penentang gigih terhadap monarki absolut di negaranya. Locke menganggap bahwa monarki absolut bertentangan dengan prinsip civil society yang diyakininya.

Negara, menurut Locke dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan asali yang bebas dan indevenden itu dalam masyarakat lewat kontrak sosial yang diadakan oleh setiap individu. Inilah gagasan Locke mengenai asal usul berdirinya sebuah Negara. Locke menetapkan bahwa pemerintahan merupakan hasil sebuah kesepakatan, dalam hal ini kontrak sosial dan murni merupakan urusan duniawi, serta bukan sesuatu yang ditetapkan otoritas suci.

Pemerintahan yang terbentuk dibatasi oleh hukum-hukum dasar tertentu. Hukum-hukum itu melarang pemerintah merampas hak individu atau hak milik. Karena tujuan pertama dan utama dari orang-orang yang bersatu dalam sebuah Negara, dan menempatkan diri mereka di bawah pemerintahan adalah penjagaan harta milik mereka. Locke menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi tidak dapat mengambilalih hak milik seseorang tanpa persetujuan si pemilik.

b. cara untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut

untuk mencegah terciptanya negara dengan kekuasaan yang absolut maka pemerintah harus menjalankan fungsi pokok dengan sebaik mungkin.

Fungsi pokok pemerintah adalah menjaga hak milik pribadi. Agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tentu saja untuk tidak menjadi otoriter, tirani, maupun totaliter, Locke menerapkan konsep atau doktrin Trias Politika. Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan atau functions tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahangunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dan dengan demikian diharapkan hak-ahak asasi warga Negara lebih terjamin.

Menurut Locke kekuasaan Negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yang masing-masing terpisah satu sama lain sekaligus menjadi cheks and balaces.

Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara dalam hubungan dengan Negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya yang dewasa ini disebut hubungan luar negeri.

Doktrin bahwa fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah harus tetap dipisahkan mengemuka di Inggris dalam serangkaian penolakan terhadap Stuarts tentang kekuasaan absolut, dan jelas dirumuskan oleh Locke, setidaknya dalam kerangka legislatif dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika ia berbicara mengenai legislatif yang dia maksudkan adalah parlemen dan yang dia maksud dengan eksekutif adalah raja.

akan tetapi, sekalipun ketiga kekuasaan sudah dipisah satu sama lain sesempurna mungkin, namun para penyusun undang-undang dasar amerika serikat masih juga menganggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya. maka dari itu dicoba untuk membendung kecenderungan ini dengan mengadakan suatu sistem “checks and balances” (pengawasan dan keseimbangan) dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.