Perda No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi

BAB 1

PENDAHULUAN

a.       Latar belakang

Pembangunan merupakan segala upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, ketika pembangunan dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka akan menjadi dua sisi yang berlawanan karena pembangunan pada hakikatnya merupakan hal yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Lingkungan harus dijaga agar tetap baik secara kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu, setiap pembangunan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang sedang mengupayakan pembangunan dengan berbasis pada daya dukung lingkungannya adalah Provinsi Jambi. Secara umum untuk Provinsi Jambi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Keadaan ini disebabkan kecenderungan investasi ekonomi oleh swasta maupum pemerintah yang terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Pembangunan yang dilakukan di beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Pemenuhan ekonomi jangka pendek lebih menonjol sehingga berdampak eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) sehingga menurunkan kualitas dan kuantitasnya SDA dan lingkungan hidup.

Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sedemikian rupa dan tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. Kondisi itu akan semakin parah dengan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum yang memberikan hak penguasa yang lebih besar kepada pengusaha sumber daya alam dibandingkan hak yang ada pada masyarakat.

Merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakatnya. Demi melihat dan menyadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh. Agar pembangunan yang dilakukan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka dibatlah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.

Melaksanakan peraturan yang berupa suatu konsep tentunya tidak akan mudah karena adanya berabagai faktor penghambat dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terhadap peraturan yang bertujuan untuk mengwasi jalanya peraturan tersebut sehingga tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.

b.      Rumusan masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan yang ada maka dirumskanlah suatu masalah yang berkaitan dengan adanya peraturan tersebut, yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah Provinsi Jambi tetang pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi?

c.       Tujuan

Adapun tujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan pemerintah Provinsi Jambi tetang pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi itu adalah untuk mengetahui kepatuhan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut.

BAB II

DESKRIPSI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAMBI

a.      Dasar Pertimbangan Pembuatan Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan oleh gubernur Provinsi Jambi atas dasar beberapa pertimbangan berikut ini:

1.      Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh.

2.      Bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna mennjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

3.      Bahwa segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap ingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup.

4.      Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.

Di dalam Perda No.6 tahun 2012 tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan umum, tujuan, sasaran, hingga inti dari peraturan tersebut yang tentunya berkaitan dengan lingkungan dan segala sumber pengambilan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan di dalam Proinsi Jambi.

Peraturan tentang lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat cara pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, dan kebermanfaatan. Adapun tujuan adanya peraturan ini adalah untuk mengelola lingkukangan agar hasil yang hendak dicapai sebagai berikut:

1.      Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

2.      Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

3.      Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

4.      Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

5.      Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

6.      Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

7.      Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan

8.      Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia

9.      Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

10.  Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

11.  Mengantisipasi isu lingkungan global

b.      Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Pengawasan dilakukan oleh gubernur yang bertanggung jawab terhadap usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Gubernur juga dibantu oleh pejabat fungsional yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hisup melakukan koordinasi, menyusun perencanaan dan kerja sama dengan instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pngelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan tentunya bertujuan untuk mengawasi apabila terjadi kecurangan dan pelanggran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila pengawas menemukan kegiatan pelanggaran dan kecurangan maka diberlakukanlah sanksi admistrasi yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

BAB III

PEMBAHASAN

a.      Situasi dan Kondisi Lingkungan Provinsi Jambi

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik dengan corak ragam yang berbeda antara subsitem yang satu dengan subsitem yang lain dan dengan daya dukung dan fungsi yang berbeda.

Pembanguan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993, yaitu terwujudnya kelstarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupa. Bidang-bidang tersebut meliputi ekonomi, sosial budaya dan kehidupan beragama, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman, dan ketertiban hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta lingkungan hidup.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi, tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya.

Secara umum pengelolaan SDA di Provinsi Jambi masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung lingkungan menurun. Ketersediaan SDA menipis, bahkan cenderung sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar (ilegal loging), tebang berlebih (over cutting) serta penyelundupan kayu ke luar negri yang telah mempercepat pengurangan sebahagian besar hutan di Provinsi jambi.

Praktik penebangan liar dan konservasi lahan perkebunan di Provinsi Jambi juga telah menimbulkan dampak yang sangat luas pada ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS), karena Provinsi Jambi dilalui Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Puau Sumatera. Pada saat ini diperkirakan DAS Batanghari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah. Hal ini mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Selain permasalahan yang langsung berhubungan sedang kondisi kualitas dan kuantitas debit air di Sungai Batanghari, keadaan hutan di provinsi Jambi juga tengah menghadapi permasalahan klasik yang semakin kompleks. Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang memiliki wilayah hutan terluar di seluruh Indonesia, akan tetapi keberadaannya semakin berkurang hingga saat sekarang ini. Pengelollan hutan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan menimbulkan kerawanan akan terjadinya ilegal loging dalam skala yang besar tanpa adanya tindakan dari pemerintah dan masyarakat sekitar.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakat lokal (adat) yang banya berada di sekitar kawasan hutan dan di dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potensi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut diabaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan. Permaslahan yang muncu tersebut sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sendiri sebagai pemegang otoritas kebijakan.

Sebagai contoh, permasalahan yang terjadi adalah penunjukkan suatu kawasan menjadi hutan konservasi atau hutan lindung seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat setempat. Tanpa ada pengakuan partisipasi masyarakat setempat sulit terwujud pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Selain maslah kualiatas dan kuantitas air dan juga pengelolaan hutan, masih banyak lagi permaslahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Jambi yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tentunya membutuhkan pengawasan dan perbaiak di berbagai bidang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

b.      Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu produk hukum yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan pembangunan yang berbasis daya dukung lingkungan yang sangat berperan dalam pembangunan yang berwawasan lingkugan dan berkelnajutan.

Menerapkan dan melaksanakan peraturan di lapangan tidak semudah menuangkannya dalam konsep, seperti halnya perda tersebut. Beberapa kendala yang timbul dari faktor-faktor penghambat tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Melihat berbagai permasalahan lingkungan yang masih dan terus bermunculan di Provinsi Jambi, tentunya itu menunjukkan bahwa Perda tentang pengelolaan lingkungan belum terlaksana dengan baik. Baik pemerintah maupun masyarakat belum bekerjasama dan melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Adapun tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan keberadaan Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1.      Ekonomi

Pembangunan ekonomi Provinsi Jambi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih dalam upaya mewujudkan cita-citanya dalam perekonomian agar menjadi tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas serta mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya tentunya membutuhkan strategi yang baik dan kebijakan yang tepat.

     Perokonomian Provinsi jambi yang sangat di dukung oleh sumber daya alam, tentunya akan menimbulkan permaslahan baru. Karena untuk emningkatkan perekonomian berarti sedikit banyaknya harus melakukan ekploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. Eksploitasi bukanlah masalah yang utama apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun sayangnya, eksploiasi yang terjadi dilakukan secara besar-besaran dan ilegal karena luasnya wilayah dengan potensi daya dukung lingkungan yang menyebar di sleuruh wilayah Provinsi Jambi sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pengawasan, belum lagi adanya praktik KKn yang dilakukan sejumlah oknum dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut.

2.      Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan budaya nasional menjadi masalah ketika dihadapkn pada desakan arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, oleh karena itu menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui pneyerapan nilai-nilai universal. Masyarakat cenderung mudah terpengaruh budaya luar dan mendapatkan informasi yang salah tentang pengelolaan ligkungan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi yang negatif.

Di bidang kehidupan beragama, tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan ajaran agama yang mampu sebagai inspirasi sumber inspirasi serta ajaran moral untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun, mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama. Masyarakat yang dekat dengan Tuhan tentunya akan menjaga lingkungan sesui dengan peritah-Nya, dan dalam hal ini masyarakat perlu mendapatkan bimbingan dengan tepat.

3.      Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk Provinsi Jambi, kondisi kemajuan IPTEK di berbagai bidang ini perlu disikapi terutama bagi masyarakat dan para pengguna hasil IPTEK sehingga tidak terjadi ketidaksiapan (kegagapan) teknologi dalam pemanfaatan IPTEK atau lebih ironis lagi ada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh kemajuan IPTEK sama sekali. Dengan demikian tantangan ke depanpemberian akses terhadap semua bidang kemajuan IPTEK bagi masyarakat Provinsi Jambi mutlak dilakukan dimasa mendatang.

4.      Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasana yang memadai dikarenakan berkaitan dengan masalah pendanaan menjadi masalah penting yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat melakukan pengelolaan lingkungan dengan efektif dan efisien.

5.      Politik

Pendidikan politik merupakan alat transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan demokratif. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa yang profesional. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, menjadikan pers sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dan yang paling penting mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam.

6.      Hukum dan Aparatur

Sampai saat ini, birokrasi di pemerintahan daerah belum banyak mengalami perubahan yang fundamental. Permasalahan yang ada belum terselesaikan, di sisi lain muncul pula masalah baru seiring dengen desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusiteknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Partisispasi masyarakat menjadi tema penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkat partisispasi masyarakat yang rendah akan amembuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat.

7.      Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan menelaah kondisi SDA terutama sektor pertanian dan lingkungan yang menjadi tumpuan sumber pembiayaan pembangunan Provinsi jambi sampai saat ini, jika tidak diantisispasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi dalam 20 tahun ke depan. Ketiga krisis ini menjadi tantangan daerah Provinsi Jambi jangka oanjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Jambi.

Pengaruh Budaya Terhadap Lingkungan

ANALISIS ARTIKEL

1)      Studi Literatur

a.      Kebudayaan

Kebudayaan merupakan kata berimbuhan dari kata dasar budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu budayyah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (duniabaca.com).

Dalm Bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture yang berasal dari Bahasa Latin Colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam Bahasa Indonesia  culture sudah menjadi kata serapan yaitu kultur.

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam ehidupan sehari-hari kita melihat segala upaya yang dilakukan manusia untuk menemukan dan penciptakan suatu inovasi merupakan proses dan hasil dari budaya.

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi, segala penryataan intelektual dan artistik yng menjadi ciri khas suatu masyarakat (wikipedia.org).

Sedangkan definisi dari Ki Hajar Dewantara, mengartikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai macam rintangan dan kesukaran dalam hidup (fadila-hasnan93.blogspot.com).

Perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Jadi, kebudayaan merupakan suatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam fikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Namun, kebudayaan dapat dilihat dari perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata yang ada di lingkungan masyarakat sebagai wujud ciptaannya sebagai makhluk yang berbudaya.

Setiap mansyarakat memiliki tujuh unsusr kebudayaan (cultural universal) yang dikemukan oleh C. Kluckhon, yaitu:

1)      Sistem religius (homo religius)

Merupakan produk manusia sebagai makhluk homo religius. Manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur, tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekutan lain yang Maha Besar. Karena itu, manusia takut sehingga menyembah-Nya dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama.

2)      Sistem organisasi kemasyarakatn (homo socius)

Merupakan produk manusia sebagai homo socius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah namun memiliki akal, maka disusunlah organisasi kemasyarakatan di mana manusia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3)      Sistem pengetahuan (homo safiens)

Merupakan produk manusia sebagai homo safiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri maupun dari orang lain.

4)      Sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (homo economicus)

Merupakan produk manusia sebagai homo economicus, yaitu menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat.

5)      Sistem peralatan hidup dan teknologi (homo faber)

Marupakan produk manusi sebagai homo faber. Bersumber dari pemikirannya yang cerdas dan dibantu dengan tangannya manusia dapat membuat dan menggunakan alat, dengan alat-alat ciptaannya itulah manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya.

6)      Kesenian

7)      Sistem bahasa

Ketujuh hal ini, oleh C. Kluckhon dalam bukunya yang berjudul Univesral Categories of Culture, disebur sebagai tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal (cultural universals). Unsur-unsur ini merupakan perwujudan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara eksistensi diri dan kelompokknya.

Usaha yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain melahirkan teknologi yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupannya di dalam lingkungan. Sehingga Ridwan Effendi dan Elly Malihah (2007:112) mengemukakan bahwa kebudayaan berperan sebagai:

1)      Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya.

2)      Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain.

3)      Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4)      Pembeda manusia dan binatang.

5)      Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan.

6)      Pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain.

7)      Sebagai modal dasar pembangunan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, untuk menaklukkan berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi manusia dan masyarakat seperti kekuatan alam dan kekuatan lain. Selain itu manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik secara spiritual maupun materil.

b.      Proses Perkembangan Budaya

Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia oleh karenanya kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia itu. Perkembangan terebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia.

Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Akan tetapi berbeda dengan kehidupan lainnya, manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Karena kemampuannya beradaptasi secara aktif itu pula, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya memenuhi dunia.

Suatu masyarakat akan terus berupaya mengadakan proses modernisasi pada berbagai bidang kehidupan, apakah aspek ekonomis, birokrasi, pertahanan keamanan, dan bidang iptek, namun demikian, tidaklah luput dari perhatian masyarakat tersebut untuk berupaya menelusuri, mengeksplorasi, dan menggali serta menemukan unsur-unsur atau nilai-nilai kepribadian atau jati diri sebagai masyarakat yang bermartabat.

Proses belajar budaya meliputi tiga hal, yaitu:

1)      Proses Interelasi

Manusia terlahir dengan potensi bawaan; perasaan, hasrat, nafsu, emosi dan seterusnya. Sepanjang hidupnya manusia menanamkan dalam kepribadiannya hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan. Individu berusaha memenuhi hasrat dan motivasi dalam dirinya; beradaptasi, belajar dari alam dan lingkungan sosial dan budayanya.

2)      Proses Sosialisasi

Individu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan sesama, dari individu yang menduduki aneka peranan sosial. Sosialisasi berarti proses belajr anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.

3)      Proses Enkulturasi

Individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan dalam kebudayaannya. Pada awalnya manusia meniru, sesuai dengan perkembangan kehidupan, ‘membaca’, menghayati, hingga menjadi pola tindakan.

            Budaya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kebudayaan dari kelompok sosial tidak secara komplit ditentukan oleh lingkungan fisik saja, namun lingkungan tersebut memberikan peluang untuk terbentuk hingga berkembangnya suatu budaya. Ada enam tahap perkembangan kebudayaan yang kita kenal secara umum (mustofaabihamid.blogspot.com), yaitu:

1)      Cultural Evolution

Prose evolusi dari suatu masyarakat dan kebudyaan dapat dianalisa oleh seorang peneliti, seolah-olah dari dekat secara detail atau dapat juga dipandang dari jauh hanya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang besar saja. Proses evolusi sosial budaya yang dianalisa secara detail akan membuka mata seorang peneliti untuk berbagi macam proses perubahan yang terjadi dalam dinamuka kehidupan sehari-hari dalam setiap masyarakat di dunia.

2)      Diffusion Process

Proses difusi ini terjadi karena adanya penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan dan sejarah juga ikut menyebar. Salah satu bentuk difusi dibawa oleh kelompok-kelompok yang bermigrasi. Namun bisa juga tanpa adanya migrasi, tetapi karena ada individu-individu  yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu, seperti para pedagang dan pelaut.

3)      Aculturation Process

Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur  dari suatu kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

4)      Asimilation Process

Proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing  berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan yang campuran.

5)      Innovation

Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk baru. Proses inovasi sangat erat kaitannya dengan teknologi dan ekonomi. Dalam suatu penemuan baru biasanya membutuhkan proses sosial yang panjang dan melalui dua tahap khusus yaitu dicovery dan invention.

6)      Discovery dan Invention

Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru, yang diciptakan oleh individu atau suatu rangkaian dari beberapa  individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudai mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu.

Hal yang terpenting dalam proses pengembangan kebudayaan adalah dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler (yang tampak) yang ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Karena tidak jarang perilaku yang ditampilkan sangat bertolak belakang dengan budaya yang dianut di dalam kelompok sosialnya. Yang diperlukan disini adalah kontrol sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi suatu ‘cambuk’ bagi komunitas yang menganut kebudayaan tersebut. Sehingga mereka dapat memilah-milah, mana kebudayaan yang sesuai dan man yang tidak sesuai (Effendi Ridwan dan Elly Malihah, 2007: 114).

c.       Pegaruh Budaya Terhadap Lingkungan

Budaya tercipta atau terwujud sebagai hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dibekali akal pikiran sehingga mampu untuk berkarya di muka bumi ini dan pada hakikatnya manusia merupakan khalifah di atas bumi ini. Selain itu, manusia juga diberi kelebihan dalam hal akal, kecerdasan, kemauan, dan daya khayal.

Dengan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia, maka manusia bisa menciptakan kebudayaan. Jika demikian, tentu ada hubungan antara manusia dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan produk dari manusia, manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusi ayang menciptakannya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus ada selama ada manusia sebagai pendukungnya (bukittingginews.com).

Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan :

1)      Phisival Environment, yaitu lingkungan fisik menunjuk kepada lingkungan natural seperti flora, fauna, iklim, dan sebagainya.

2)      Cultural Social Environment, meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasinya seperti norma-norma, adat istiadat , dan nilai-nilai.

3)      Environmental Orientation and Representation, mengacu pada persepsi dan kepercayan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya.

4)      Environmental Behaviordan and Process, meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial.

5)      Out Carries Product, meliputi hasil tindakan manusia, seperti membangun rumah, komunitas, dan sebagainya.

Jadi, kebudayaan yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tertentu akan berimplikasi terhadap pola tata kelakuan, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya yang menjadi ciri khaas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kebudayaan yang telah ada dalam suatu lingkungan masyarakat tidak mungkin terhindar dari kebudayaan yang berasal dari kelompok lainnya, dikarenakan adanya kontak dan juga interaksi dia antara keduanya. Suatu kelompok sosial akan mengadopsi suatu kebudayaan tertentu bilamana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi permasalah dan tuntutan yang ada saat itu.

Budaya terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan zaman akan mendorong terjadinya perubahan diberbagai bidang. Maka dari itu mau tidak mau kebudayaan yang dianut suatu kelompok akan mengalami pergeseran hingga perubahan.

Perubahan kebudayaan harus disertai dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku masyarakat yang tampak dari pelaku kebudayan itu sendiri. Jika budaya dan kebudayaan yang berkembang tidak disertai dengan kontrol atau kendali maka kemungkinan yang akan terjadi adalah perilaku yang ditampilkan akan bertolak belakang dengan budaya yang dianut suatu kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kontrol/kendali sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat memilah-milah mana kebudayaan yang sesuai dan mana yang tidak sesuai.