Pemilu Sebagai Tanda Negara Demokrasi

Sejak memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dari penjajahan, Indonesia resmi menjadi negara yang menganut demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Indonesia merupakan negara demokrasi, artinya kekuasaan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah negara.

Menurut Talcott Parson dalam (Budiardjo, 1996, hal. 94), kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat. Kewajiban dianggap sah sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif, dan jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Dengan demikian, meskipun rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang dengan kemampuan politik yang baik untuk mencapai tujuan bersama, karena tidak semua rakyat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memimpin negara Indonesia yang sangat luas. Namun, rakyat sebagai warga negara dapat berpartisipasi melalui partisipasi politik.

Umumnya negara-negara modern yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis), dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang diatur dalam onstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem pemerintahan presidensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan (Soemantri, 1993).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan dari pemerintah melalui berbagai pertimbangan, Indonesia menjadi negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, dengan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus yang menjalankan roda pemerintahan dengan diawasi oleh DPR. Sebagai negara yang menganut sisitem demokrasi, Indonesia juga menerapkan salah satu pilar demokrasi yaitu prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance.

Salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik adalah pemilihan umum (pemilu). Semenjak demokrasi dan manifestasi prosedurnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan lencana khusus bagi suatu negara jika ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia. Yang paling penting, dengan terwujudnya Pemilu menandakan bahwa mulai bekerjanya energi-energi reformasi di negara yang sedang mengalami transisi dari otoritarianisme.

Indonesia termasuk negara yang kerap diombang-ambing perubahan politik besar-besaran yang berulang. Demokrasi di Indonesia juga mengalami naik turun yang cukup signifikan. Tidak berbeda dengan kecenderungan umum di banyak negara, perubahan politik serta naik turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada (dan karenanya dapat diamati manifestasinya di) dalam penyelenggaraan pemilu. Keluhan-keluhan utama tentang kualitas demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru antara lain diamanatkan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan penuh kecurangan. Sebaliknya, kebanggaan akan era reformasi pun senantiasa dinisbahkan pada kemampuan bangsa kita untuk menyelenggarakan pemilu multi-partai yang bebas, jujur, dan adil sejak 1999 (Pamungkas, 2009).

Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Penyelenggara pemilu (PP) merupakan lembaga yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. PP adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar. PP di Indonesia dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selamat Tahun Baru

sekarang tanggal 2 Januari 2013, dan saya tidak ingin mengucapkan selamat tahun baru. Bukan tanpa semangat pembaruan, tetapi saya memang malas untuk mengungkapkan apapun, selain Alhamdulillahirabbil alamiin...
^_^

Teori Perjuangan Kelas Karl Marx

5. karl marx dikenal sebagai tokoh yang mencetuskan dan mengimplementasikan teori perjuangan kelas. Untuk mendapatkan kesetaraan kelas yaitu ketika masyarakat mencapai apa yang disebut dikatator proletariat, yaitu ketika kekuasaan negara dan pengaruh agama lenyap dari masyarakat. Negara dan agama oleh marx dianggap sebagai alat penindasan dan pengekang kebebasan.

a. apa yang saudara ketahui tentang diktator proletariat?

Dalam pemikiran sosio-politik Marxis, diktatur proletariat merujuk pada negara sosialis di mana kaum proletar (kelas buruh) memegang kekuasaan politik.

Seusai penghancuran kapitalisme dengan paksa, dan setelah perebutan kekuasaan yang didominasi kapitalis, maka masyarakat akan masuk dalam suatu masa yang disebut masa transisi. Dalam masa ini akan muncul kelas baru, yakni kelas proletar yang tidak hanya menekan-paksa kelas pemodal, tetapi juga bergerak merebut kekuasaan. Dan, tentunya kelas proletar akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengatur masyarakat serta segenap aspek produksi.

Sesudah itu akan muncul masa diktator proletariat, yakni suatu masa dimana kekuasaan dan semua aspek produksi yang dikuasai kaum proletar dipertahankan dengan cara membentuk partai tunggal yang menjadi satu-satunya jalan sah untuk memasuki ranah kekuasaan—bahkan sangat menentukan kekuasaan—yakni partai komunis. Demi mempertahankan keadaan-keadaan yang telah diraih lewat revolusi kaum proletar tersebut, maka Marx mensyaratkan partai komunis yang dibentuk oleh kaum proletar itu haruslah menjadi partai yang diktator.

Pada masa diktator proletariat, sarana-sarana produksi yang telah dikuasai tersebut, diarahkan oleh kaum proletar untuk pemerataan kesejahteraan bersama. Dalam kondisi ini, kelas pekerja tidak lagi mengalami alienasi, karena hasil-hasil kerjanya didedikasikan tidak hanya untuk meraup keuntungan semata, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luhur, yakni kesejahteraan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Marx berpendapat, dalam kondisi semacam itu para pekerja jauh lebih mengenali hasil kerja mereka. Para pekerja juga jauh memahami mengapa pekerjaan mereka harus dijalankan, untuk apa hasil kerja mereka, dan cita-cita besar apakah yang berada di balik semua aspek produksi yang mereka lakoni.

Selanjutnya, diktator proletariat akan diarahkan menuju sebuah masyarakat yang memiliki tatanan baru. Di dalam tatanan baru itu, kelas-kelas di dalam masyarakat dihapuskan. Di dalam masyarakat yang memiliki tatanan baru tersebut, karena segenap aspek produksi dikuasai secara bersama dan diorientasikan untuk kesejahteraan bersama, maka setiap orang akan dimintai menurut kemampuannya, dan akan diberi menurut kebutuhannya.

Dengan kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh partai komunis yang diktator inilah kaum proletar mengambil-alih segenap aspek produksi, menjalankan pemerintahan, serta menerapkan sistem ekonomi sosialis di dalam suatu negara sosialis ataupun negara komunis.

Pada akhirnya, ketika masyarakat dengan tatanan baru tersebut tercipta, dan tatanan baru tersebut telah bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat itu, maka perlahan-lahan keberadaan negara ditiadakan. Negara yang telah lenyap itu berganti dengan lahirnya “masyarakat komunis”, atau yang populer di kalangan sosialis sebagai “masyarakat tanpa kelas”.

b. bagaimana pendapat marx tentang negara dan agama sebagai alat penindasan kaum proletar? Bagaimana pendapat saudara?

Marx menegaskan, “manusia membuat agama, bukan agama membuat manusia.”  Maka, agamapun sesungguhnya adalah kesadaran manusia yang belum menemukan dirinya, atau manusia yang kehilangan dirinya. Akan tetapi, manusia bukanlah makhluk yang abstrak. Karena, manusia adalah dunia manusia. Negara dan masyarakat yang menciptakan agama, karena agama merupakan realisasi impian atau bayangan esensi manusia yang tidak memiliki realitas sesungguhnya. Perjuangan terhadap agama yang menjadikan secara tidak langsung sebagai perjuangan terhadap dunia.

Marx pun berpendapat bahwa agama adalah candu masyarakat, karena agama dapat meninabobokan, meracuni dan melenakan rakyat. Istilah candu menunjukkan antipati atau sinisme Marx yang akut terhadap agama, karena agama tidak membawa kebaikkan apa pun dan hanya mendatangkan malapetaka. Agama dibutuhkan ketika manusia yang putus asa tidak lagi mampu untuk mengatasi persoalan hidupnya secara logis dan realistis.

Candu mengalihkan perhatian rakyat dari kenyataan sejarah dan melarikan diri kepadanya. Tuhan yang diajarkan dalam agama menjadi tempat pelarian manusia, padahal semua persoalan kehidupan manusia harus kembali pada manusia iitu sendiri. Jadi, Tuhan dan bukan manusia yang menjadi pusat kehidupan, dan inilah yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk yang terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber keterasingan manusia. Karena, agama hanyalah sebuah epiphenomenon, dimana ia tidak mempunyai realitas dan arti pada dirinya sendiri, melainkan menunjuk pada sebuah “basis” : manusia. Maka, bukan agama yang perlu diselidiki, melainkan manusia itu sendiri, karena manusia adalah dasarnya yang nyata.

Pernyataan Marx tersebut dinayatakan dan diartikan sebagai tuduhan bahwa agama hanya menjanjikan kebahagiaan di alam sesudah kematian, di dunia lain dari kehidupan manusia, membuat orang miskin dan tertindas semakin tertindas serta menerima nasib mereka.Penindasan yang dipahami oleh Marx adalah suatu perilaku eksploitatif-ekonomistik, di mana manusia dijadikan objek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Marx yakin bahwa orang jatuh dalam kemiskinan karena tindakan-tindakan penindasan "kelas atas, para pemilik modal" terhadap mereka yang dikategorikan dalam "kelas bawah, para buruh".

Agama pada titik ini dijadikan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka agama menjadi instrumen kekuasaan. Dengan kata lain, kemiskinan itu disebabkan oleh struktur-struktur ekonomi masyarakat yang menindas, yang diciptakan oleh para kapitalis demi memperbesar modal mereka.

Inilah yang disebut oleh Marx sebagai alienasi bahwa dalam agama alienasi itu terjadi karena manusia tunduk dan berada di bawah entitas suci yang diciptakannya sendiri. Dengan menciptakan Tuhan, dengan sendirinya manusia merendahkan martabatnya sendiri sehingga ia semakin asing dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, agama tidak lain adalah instrumen penindas yang diciptakan manusia sendiri.

Masyarakat tanpa kelas adalah mimpi dari pemikiran Marx ternyata hanya menjadi ide dan pada tataran utopia saja, utopia yang menyesatkan, dalam pemikiran Marx nampak menurut Magnis ‘bahwa dalam masyarakat tanpa kelas tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia, tidak ada lagi yang mencuri dan merampok dan memperkosa, ini jelas utopianisme. Apalagi ketika Marx dan engels memehami masyarakat tanpa kelas merupakan sebagai kerajaan kebebasan dimana setiap orang dapat bekerja berdasarkan selera dan kreatifitas dirinya sendiri.

Marx menilai terjadinya eksploitasi kelas Borjuis kapitalis terhadap kelas proletar adalah eksistensi Negara. Negara ternyata hanya dijadikan sebagai alat penindasan. Bagi kelas Borjuis Negara hanya semata-mata untuk mempertahankan status qua hegemoni ekonomi dan politik mereka. Kelas proletar karena tidak menguasai alat dan model produksi yang merupakan sumber kekuasaan, tidak memiliki sedikitpun akses terhadap negara.

Negara hanya dijadikan sebagai alat penindasan saja, kalau Negara tidak hilang apakah penindasan juga akan terus berlangsung. Marx mengakui bahwa Negara  tidak dapat langsung lenyap. Kaum proletar harus bisa terlebih dahulu harus bisa mnghancurkan kekuasaan kelas kapitalis dan mengkonsolidasi kekuasaan sendiri . Ini berarti pada pasca revolusi akan tatap ada kelompok berkuasa atau masyarakat.